JAKARTA, 2 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) menegaskan komitmen penuh untuk mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah.
Dukungan ini disampaikan sebagai respons terhadap dinamika evaluasi tata kelola program, dengan penekanan bahwa pemenuhan gizi anak bangsa dan penguatan ekonomi arus bawah tidak boleh terhenti.
Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, menyatakan bahwa ribuan kepala desa di seluruh Indonesia siap berdiri di garda terdepan guna memastikan keberlanjutan program ini berjalan sukses, transparan, dan akuntabel di tingkat lokal. Menurutnya, keberlanjutan MBG sangat krusial karena dampak positifnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat desa, mulai dari penurunan angka stunting hingga terbukanya lapangan kerja baru bagi warga lokal.
“Kami di DPP AKSI mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Bagi perdesaan, program ini bukan sekadar urusan membagikan makanan, melainkan stimulus ekonomi luar biasa yang mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM di tingkat desa jika dikelola dengan tepat,” tegas Irawadi dalam keterangan resminya hari ini.
Sebagai komitmen nyata dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan efektivitas program, Ketua Umum DPP AKSI menjabarkan empat poin rekomendasi strategis organisasi:
1. Integrasi Melalui Koperasi Desa Merah Putih: AKSI mendorong pemerintah pusat agar rantai pasok bahan baku MBG (beras, sayur, telur, dan daging) wajib bersumber dari hasil bumi lokal yang dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan BUMDes.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes): Pelibatan kelembagaan ekonomi desa dalam program MBG diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan desa, di mana 20 persen keuntungan koperasi menjadi PADes untuk pembangunan infrastruktur lokal dan 80 persennya kembali dinikmati oleh warga.
3. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal: Memastikan keberlanjutan operasional dapur umum dan distribusi makanan menyerap tenaga kerja setempat—seperti ibu-ibu rumah tangga dan pemuda desa—untuk menekan angka pengangguran perdesaan.
3. Sinergi Kebijakan dan Regulasi: AKSI terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Pimpinan DPR RI untuk menyelaraskan regulasi teknis agar pemanfaatan fasilitas desa dalam mendukung MBG memiliki payung hukum yang kuat dan aman.
DPP AKSI juga mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pengambil kebijakan untuk melihat proses evaluasi anggaran atau penataan ulang yang sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) secara bijak. AKSI menilai langkah penyempurnaan tersebut harus didukung bersama demi memastikan masa depan jutaan anak Indonesia terpenuhi hak gizinya secara berkelanjutan.
“Desa siap menjadi benteng utama keberlanjutan program ini. Dengan pembenahan tata kelola dan pelibatan aktif aparatur serta masyarakat desa, kami optimis Program MBG akan menjadi instrumen terbaik menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Irawadi. (red)